Setelah membahas makna nomor ekor di pesawat militer, kini giliran membahas tanda registrasi di pesawat sipil Indonesia yang diawali dengan dua huruf “PK”.

Awalnya tanda registrasi ini hanya ada satu huruf berdasarkan International Radiotelegraphic Conference di London pada tahun 1913. Belanda mendapat jatah huruf H-N dan registrasi ini diterapkan ke seluruh pesawat yang beroperasi di negara jajahannya termasuk Hindia Belanda.

Keputusan ini direvisi pada tahun 1927 saat berlangsung International Radiotelegraph Convention di Washington, Amerika Serikat, sehingga Belanda mendapat registrasi PH, sedangkan Hindia Belanda mendapat PK. Kewajiban memasang tanda registrasi ini semakin diperkuat lewat Konvensi Chicago pada tahun 1944 lalu berikutnya oleh ICAO (International Civil Aviation Organization) yang dibentuk tiga tahun kemudian.

Saat Indonesia menyatakan kemerdekaannya, registrasi PK justru diabaikan karena dianggap warisan Belanda dan digantikan oleh registrasi baru yaitu RI, ditetapkan sepihak oleh Jawatan Penerbangan Sipil yang saat itu masih berada di bawah kendali AURI (Angkatan Udara Republik Indonesia).

Dari sinilah kemungkinan muncul istilah pencocok-cocokan, PK dianggap singkatan dari Pay Kolonie atau negara koloni. Padahal itu salah besar, mengada-ada, dan tidak ada hubungannya. Registrasi PK dilanjutkan dipakai oleh pemerintahan NICA (Netherlands Indies Civil Administration) untuk pesawat sipil yang beroperasi di Hindia Belanda periode tahun 1945-1949, termasuk milik NIGAT/Netherlands Indies Government Air Transport (Baca : NIGAT, Ambisi Dirikan Kembali KNILM).

Setelah pengakuan kedaulatan, registrasi PK diserahkan kepada Republik Indonesia. Sebenarnya sudah ada suara-suara dari para veteran pejuang kemerdekaan agar registrasi RI dinegosiasikan kepada ICAO sebagai pengganti PK. Namun mungkin karena pemerintah Indonesia lewat GIA (Garuda Indonesian Airways) lebih memilih fokus membangun armada dan layanan rute penerbangan sipilnya daripada harus repot mengganti registrasi PK yang sudah lama diakui secara internasional, usulan itu diabaikan begitu saja.

PK atau biasa disebut Papa Kilo oleh para penerbang, diikuti tiga huruf yang mengikutinya. Tiga huruf ini memiliki makna khusus.

Untuk huruf pertama mewakili maskapai. GIA mendapatkan awalan G, MNA (Merpati Nusantara Airlines) berawalan M, Lion Airlines mendapatkan awalan L, dan seterusnya. Huruf ini ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Udara/Kementerian Perhubungan. Sebagai catatan hanya sedikit maskapai penerbangan yang beruntung mendapat huruf pertama yang sesuai dengan huruf pertama nama maskapainya.

Ada berapa huruf yang merupakan pengecualian seperti huruf awal S digunakan untuk pesawat swayasa atau pesawat olahraga milik pribadi yang bernaung di bawah FASI (Federasi Aerosport Indonesia). Sedangkan huruf X digunakan untuk pesawat eksperimental dan prototipe yang umumnya diproduksi oleh PT. Dirgantara Indonesia.

Untuk huruf kedua yang merupakan jenis pesawat sebenarnya lebih rumit, apalagi juga terkait dari seri pesawat itu dengan jenis yang sama. Sebagai contoh armada GIA periode 1950 sampai 1960-an, ditetapkan bahwa huruf D diperuntukan buat Douglas C-47/DC-3 Dakota, C untuk Convair 240/340/440, dan H untuk de Havilland DH-114 Heron.

Situasi mulai rumit saat pesawat jet Convair 990A masuk dan terpaksa tidak menggunakan huruf C karena dinilai sudah berbeda jenis pesawat. GIA menetapkan huruf J untuk pesawat tersebut termasuk pula untuk pesawat jet Douglas DC-8 dan DC-9 yang datang kemudian.  Karena armada pesawat jet GIA semakin beragam dengan hadirnya Fokker F28 pada tahun 1970-an, huruf J itu akhirnya diganti dan diregistrasi ulang. DC-8 mendapat huruf E, DC-9 mendapat huruf huruf N, dan Fokker F28 mendapat huruf V.